JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,2 triliun untuk penyelenggaraan Program Magang Nasional (MagangHub) Tahun 2026. Program yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026 tersebut ditargetkan mampu menjangkau 150.000 peserta atau meningkat dibandingkan target sebelumnya yang mencapai 100.000 peserta.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan peningkatan jumlah peserta dilakukan untuk memperluas kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kesiapan memasuki dunia industri.
“Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang, dengan jumlah anggaran sekitar Rp4,2 triliun,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Untuk pelaksanaan batch pertama pada 2026, pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 50.000 peserta. Pendaftaran akan dibuka pada 15–28 Juli 2026 melalui platform MagangHub.
Menurut Yassierli, rentang waktu tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para calon peserta untuk mempersiapkan dokumen dan memilih posisi magang yang sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing.
Di sisi lain, perusahaan yang ingin menjadi mitra penyelenggara diberi kesempatan mendaftar hingga 15 Juli 2026. Setelah melakukan registrasi di platform MagangHub, perusahaan dapat mengunggah lowongan magang yang akan dibuka.
Kementerian Ketenagakerjaan selanjutnya akan melakukan proses verifikasi terhadap perusahaan dan posisi magang yang ditawarkan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan lowongan yang tersedia relevan dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi.
Setelah masa pendaftaran peserta berakhir pada 28 Juli, proses seleksi dan verifikasi akan berlangsung pada 29 Juli hingga 5 Agustus 2026. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 7 Agustus, sedangkan kegiatan magang dimulai pada 10 Agustus 2026.
Program Magang Nasional dirancang sebagai jembatan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Selama enam bulan masa magang, peserta akan memperoleh uang saku sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai lokasi penempatan.
Selain uang saku, peserta juga akan mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Setelah menyelesaikan program, peserta berkesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja.
