Jakarta: Kembalinya aktivitas manufaktur Indonesia ke zona kontraksi dinilai menjadi sinyal perlunya langkah cepat pemerintah untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha. Pemerintah juga didorong segera menghadirkan kebijakan yang mampu menekan biaya produksi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian arah kebijakan agar kembali percaya diri melakukan investasi dan ekspansi usaha.
“Ketika dunia usaha menghadapi tekanan biaya yang meningkat, pemerintah perlu mengurangi berbagai bentuk intervensi yang menambah ketidakpastian. Yang dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan confidence,” ujar Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Data S&P Global menunjukkan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026, dari posisi 50,0 pada Mei 2026. Angka di bawah level 50 menandakan sektor manufaktur sedang mengalami kontraksi.
Menurut Fakhrul, dunia usaha akan kembali meningkatkan investasi apabila pemerintah mampu menunjukkan kebijakan yang konsisten, memiliki arah yang jelas, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi sektor swasta untuk berkembang.
Ia juga menilai pemerintah perlu menyiapkan stimulus yang langsung menyasar biaya produksi industri. Langkah tersebut dinilai penting agar perusahaan mampu mempertahankan kapasitas produksi sekaligus menjaga penyerapan tenaga kerja di tengah meningkatnya tekanan biaya.
Selain membantu dunia usaha, pemerintah juga dinilai perlu menjaga konsumsi masyarakat. Fakhrul mengusulkan pemberian diskon tarif listrik sebesar 20 persen sebagai stimulus yang dinilai mampu meningkatkan daya beli rumah tangga dalam waktu relatif cepat.
Menurutnya, pengurangan beban pengeluaran listrik akan memberikan ruang belanja yang lebih besar bagi masyarakat tanpa harus menunggu proses penyaluran bantuan sosial yang lebih panjang.
“Di tengah meningkatnya inflasi, langkah seperti ini dapat membantu menjaga konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya.
Di sisi lain, Fakhrul menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus kembali memainkan peran sebagai penyangga perekonomian di tengah tekanan global. Namun, ia mengingatkan bahwa ruang fiskal perlu dibangun melalui realokasi anggaran yang terukur dan kredibel, bukan dengan memperbesar belanja secara tidak terkendali.
Berdasarkan laporan S&P Global, kontraksi sektor manufaktur kali ini dipicu oleh kombinasi melemahnya permintaan dan melonjaknya biaya produksi. Inflasi harga input bahkan menjadi yang tertinggi kedua sejak survei dimulai pada 2011, dipengaruhi kenaikan harga bahan baku serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Tekanan tersebut membuat banyak perusahaan mulai mengurangi pembelian bahan baku, memangkas produksi, hingga menekan jumlah tenaga kerja sebagai respons terhadap turunnya pesanan baru.
Fakhrul menilai kondisi tersebut menunjukkan industri nasional tengah menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus, yakni melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya produksi akibat gejolak ekonomi global serta ketegangan geopolitik yang mendorong kenaikan harga berbagai komoditas.
Meski demikian, ia melihat peluang pemulihan masih terbuka. Optimisme pelaku industri terhadap prospek 12 bulan ke depan masih terjaga, selama pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang menurunkan tekanan biaya, menjaga konsumsi masyarakat, dan memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi.
