Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman meninjau pelaksanaan program prioritas nasional Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan optimalisasi penambahan lahan baku sawah sekaligus mempercepat realisasi program swasembada pangan.
Dudung mengatakan kondisi geografis di lokasi cukup menantang karena didominasi lahan rawa dengan tingkat keasaman tanah yang tinggi. Meski demikian, ia menilai dukungan masyarakat terhadap program tersebut sangat baik.
“Saya sudah cek bagaimana mekanisme di lapangan. Medan di sini memang sangat berat karena berawa dan kondisi tanahnya mengandung asam. Namun, masyarakat dan para petani di sini alhamdulillah sangat mendukung dan senang dengan adanya program ini,” kata Dudung dalam keterangan resmi, Kamis.
Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi dengan target cetak sawah terbesar di Indonesia, yakni mencapai 13.000 hektare. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapat target sekitar 7.000 hektare, sementara Desa Tanjung Baru ditargetkan seluas 200 hektare.
Dalam kesempatan itu, Dudung meminta percepatan pengerjaan karena realisasi fisik land leveling dan pengolahan lahan masih berada pada tahap awal. Ia juga mengingatkan agar lahan yang telah dicetak tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit atau komoditas lainnya.
“Saya tekankan kepada para petani, jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sudah kita cetak ini. Jangan nanti malah ditanam sawit atau komoditas lain. Ini adalah program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk perluasan sawah demi kemajuan dan swasembada pangan bangsa,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Dudung, akan memberikan pendampingan kepada petani selama tiga musim tanam pertama. Dukungan tersebut meliputi penyediaan benih dan pupuk secara gratis serta pendampingan rutin oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
Selain itu, Dudung menekankan pentingnya pembangunan sistem tata kelola air dan jaringan irigasi di kawasan rawa agar lahan sawah dapat berproduksi secara optimal. Ia berharap Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier berjalan sesuai kebutuhan.
Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan pembangunan hingga memasuki masa tanam dan panen. KSP juga meminta penguatan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, ATR/BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup, guna mengantisipasi potensi tumpang tindih status lahan serta mendukung kesejahteraan petani.
