Jakarta: Organisasi Srikandi Jaga Desa yang berada di bawah naungan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dinilai dapat memperkuat keterlibatan perempuan dalam mengawal pembangunan desa yang transparan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Ella Nurlaela Toebagus, mengatakan organisasi tersebut dibentuk untuk memperkuat peran perempuan sebagai mitra pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam pembangunan.
“Pembentukan organisasi ini memperkuat peran perempuan menjadi mitra pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam mengawal pembangunan yang transparan, mendorong pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ekonomi keluarga,” kata Ella dalam keterangan tertulis, Jumat.
Menurut Ella, melalui gerakan Srikandi Jaga Desa, perempuan didorong berperan aktif dalam memastikan generasi muda tumbuh di lingkungan yang sehat dan aman, sekaligus menjaga kelestarian ruang hidup dan potensi desa.
Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Reda Manthovani, menilai kehadiran Srikandi Jaga Desa bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan menjadi bagian penting dalam pengawasan pembangunan di tingkat desa.
“Kehadiran Srikandi Jaga Desa bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan pilar pengawasan yang rasional dan humanis di tingkat akar rumput. Ketika kaum perempuan dilibatkan secara aktif untuk mengawal arah kebijakan desa, maka potensi penyimpangan dapat ditekan dan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat menjadi jauh lebih terukur,” ujar Reda.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, mengatakan integrasi gerakan perempuan dalam organisasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi sosial masyarakat desa. Menurutnya, sinergi antara BPD dan perempuan akan menciptakan desa yang lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan sebanyak 64,5 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan perempuan atau sekitar 37 juta orang. Kontribusi perempuan di sektor UMKM juga menyumbang sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
ABPEDNAS menilai penguatan peran perempuan dalam mengembangkan UMKM dan mengoptimalkan potensi lokal menjadi salah satu kunci meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
